Penulis: Dr. Isnu Harjo Prayitno, S.H., M.H.
Editor:
Buku ini dibuka dengan peletakan batu pertama yang kokoh melalui pembahasan Sistem Pemerintahan Presidensial. Penulis tidak hanya memotret praktik di Indonesia, tetapi juga melakukan komparasi dengan berbagai sistem pemerintahan di dunia. Hal ini krusial untuk memberikan konteks global sebelum menarik pembaca ke dalam narasi spesifik mengenai sejarah dan dinamika sistem perundang-undangan di Indonesia yang secara konsisten menganut napas presidensialisme.
Salah satu kekuatan utama naskah ini yang membedah secara rinci kewenangan atributif Presiden menurut UUD NRI 1945. Penulis mengklasifikasikan instrumen hukum yang menjadi ranah eksekutif, mulai dari Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), Peraturan Pemerintah (PP), hingga Peraturan Presiden (Perpres).
Menariknya, buku ini menyentuh aspek Politik Hukum Presiden, di mana terjadi dialektika antara janji politik kampanye dengan amanat konstitusi. Penulis menyoroti bagaimana kedudukan Presiden sebagai pimpinan tertinggi kekuasaan eksekutif harus berinteraksi dengan lembaga negara lain, khususnya hubungan kerja dengan DPR dalam proses legislasi.
Sebuah sistem hukum yang sehat memerlukan mekanisme kontrol. Buku ini secara mendalam menguraikan sistem pengawasan terhadap pembentukan peraturan yang dihasilkan oleh Presiden, baik itu pengawasan terhadap UU, Perppu, hingga peraturan pelaksana seperti PP dan Perpres.
Lebih jauh lagi, naskah ini membedah dualisme sistem pengujian perundang-undangan di Indonesia yaitu Mahkamah Konstitusi yang berwenang menguji UU dan Perppu terhadap UUD serta Mahkamah Agung yang berwenang menguji peraturan di bawah undang-undang, seperti PP dan Perpres.
Penulis menganalisis fenomena tumpang tindih antara Peraturan Pemerintah (PP) dengan Peraturan Presiden (Perpres). Isu ini sering kali menjadi hambatan dalam efektivitas pemerintahan. Penulis tidak hanya memetakan masalah, tetapi juga menawarkan upaya pembenahan serta menjelaskan keterkaitan regulasi tersebut dengan Peraturan Menteri dan lembaga negara di bawah Presiden.
Secara keseluruhan, materi ini merupakan panduan lengkap bagi siapa saja yang ingin memahami bagaimana roda legislasi berputar di bawah kendali eksekutif dalam bingkai presidensialisme. Buku ini berhasil menjembatani aspek teoritis konstitusional dengan realitas praktis politik hukum di Indonesia.
Buku ini sangat direkomendasikan bagi akademisi hukum, praktisi kebijakan publik, maupun pemerhati tata negara yang ingin melihat lebih dalam bagaimana tata kelola perundang-undangan menjadi instrumen vital dalam menjalankan mandat pemerintahan.
