Penulis:
Adam Pradha Wicaksono, Agung Jaya, Dimas Adil Abadan, Fitri Mulyana, Elfira Zulfani Salsabila, Elis Sarfiyah, Khairuna Adzkia Faradis, Putri Santia, Nurwendah, Sanawiah, Wendy Darman Laia, Budi Waluyo, Hendriyadi, Sri Wardhati, Hika Transisia AP, Alpius Tallu Lembang, Dede Suherman, Salman, Alfarisi, Muhammad Agus Rasyidin, Sendy Pratama Putra, Sinta, Wahyu Ningsih, Faiz Ariestiono, Irfan Sepriansyah, Bambang Rudy, Fitriyanto, Hilman Fazri, Irwan Saputra, Yonalita Vevia, Diah Ayu Isnaeni, Hendri Bahtra Putra
Editor:
Salman Alfarisi Simanjuntak, S.H., M.H., C.Med., CTA.
Sinta Wahyu Ningsih, S.H.
Sendy Pratama Putra, S.E.
Hukum tidak pernah lahir di ruang hampa. Di balik wujud teksnya yang sering kali diklaim objektif dan pasti, hukum pada hakikatnya adalah kristalisasi dari pertarungan kepentingan, negosiasi elite, dan konfigurasi politik yang mengitarinya. Buku Bunga Rampai: Dialektika Politik Hukum Indonesia hadir untuk mendekonstruksi mitos netralitas hukum tersebut melalui analisis yang ketat, berbasis bukti empiris ketatanegaraan, dan penalaran sosio-legal yang kritis.
Buku ini membedah secara komprehensif patologi dan dinamika ketatanegaraan Indonesia kontemporer. Kajian di dalamnya menyoroti berbagai isu fundamental, mulai dari proses legislasi pragmatis model Omnibus Law yang kerap menabrak prinsip partisipasi publik bermakna (meaningful participation), desain hukum kepemiluan yang tereduksi menjadi instrumen kekuasaan akibat kebijakan ambang batas (threshold), hingga krisis independensi peradilan yang terefleksikan dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi. Melalui 28 bab yang terstruktur, para penulis menguji realitas hukum nasional dengan mengoperasionalkan pisau analisis dari para pemikir terkemuka, seperti teori konfigurasi politik Moh. Mahfud MD, tipologi rigiditas Mauro Zamboni, hingga konsep kesenjangan (The Gap) gagasan Larry Alexander.
Sebagai sebuah diskursus akademis yang berpijak pada rasionalitas, karya ini secara objektif menelusuri batas demarkasi antara rule of law (hukum sebagai pengendali kekuasaan) dan rule by law (hukum sebagai instrumen legitimasi kekuasaan). Setiap anomali konstitusional mulai dari kompromi kelembagaan pascareformasi, korupsi birokratis sistemik, hingga pergeseran arah demokrasi dievaluasi secara logis untuk mengukur sejauh mana produk hukum nasional berpihak pada keadilan substantif dibandingkan sekadar melayani stabilitas oligarki.
Dialektika Politik Hukum Indonesia merupakan referensi esensial bagi akademisi, praktisi hukum, mahasiswa, dan pemikir tata negara yang menolak pandangan dogmatis positivistik. Buku ini tidak sekadar memaparkan kritik, tetapi juga menawarkan sintesis teoretis dan rekomendasi strategis guna memulihkan otonomi hukum, merawat konstitusionalisme, dan menjaga agar penyelenggaraan kekuasaan tetap tunduk pada kedaulatan rakyat.
