Penulis:
Dr. Herman Bastiaji Prayitno, S.H., M.H.
Dr. Amelia Haryanti, S.H., M.H.
Editor: Dr. Edi Sofwan, S.H.I., M.H.
Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah membawa transformasi fundamental dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Salah satu perubahan penting tersebut adalah bergesernya pola hubungan antarlembaga negara menuju sistem yang menekankan pembatasan dan pengawasan kekuasaan melalui prinsip checks and balances. Dalam kerangka sistem pemerintahan presidensial, hubungan antara eksekutif dan legislatif menjadi salah satu aspek yang sangat menentukan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan sekaligus kualitas demokrasi di Indonesia.
Buku ini membahas secara sistematis konsep, landasan konstitusional, serta penerapan prinsip checks and balances dalam hubungan antara Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga legislatif. Pembahasan mencakup pembagian kekuasaan, perkembangan sistem pemerintahan Indonesia, perubahan ketatanegaraan pasca amandemen UUD NRI Tahun 1945, serta kewenangan eksekutif dan legislatif dalam bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan.
Lebih lanjut, buku ini mengkaji dinamika hubungan eksekutif dan legislatif dalam praktik politik Indonesia. Pembentukan koalisi pemerintahan dan oposisi, perkembangan sistem multipartai, kerja sama dan konflik politik, serta proses negosiasi antara pemerintah dan DPR menjadi bagian penting dalam memahami bagaimana prinsip checks and balances diterapkan dalam realitas ketatanegaraan. Buku ini juga menguraikan berbagai persoalan yang dapat memengaruhi efektivitas mekanisme tersebut, seperti dominasi kekuasaan politik, politik transaksional, lemahnya fungsi pengawasan, serta intervensi kepentingan partai politik.
Buku ini ditujukan bagi mahasiswa hukum, ilmu politik, pemerintahan, akademisi, peneliti, praktisi hukum, penyelenggara negara, serta masyarakat yang ingin memahami dinamika hubungan kekuasaan dalam sistem pemerintahan Indonesia. Dengan menggabungkan pendekatan konstitusional, politik, dan kelembagaan, buku ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk memahami sekaligus mengevaluasi penerapan prinsip checks and balances dalam rangka memperkuat demokrasi dan tata kelola pemerintahan Indonesia.
