Penulis:

Asian Al Banna Yahya Bayan, Rendy Suditomo, Assyifa Kamila, Ahmad Kohar, Agustiar, Abdullah, Abdillah Adi Wiranata Kusuma, A. Vheilljei Harryatama Gunawan, Capryo Saputra, Supriyadi, Dama Sepriantama, Eneng Siti Bayinah, Faisal Hutabarat, Irfan Kamil, Meyga Parhamia, Muhammad Iqbal Endriansyah, Riskiyanti Safira Razeta, Sobirin, Sri Maryati, Rudal Muchlis Tauhidullah, Chandra Jakaria, Deni Ahmad Baehaki, Doniman Aro Hia, Firdaus, Mohamad Guruh, Sinta Harahap, Nabilla Nur Risty Basir, Rifcky Muhammad Helmizar, Saliman Aziz

Editor:

Eneng Siti Bayinah, S.H., Agustiar, S.H., Fuad Nuh, S.H.

Buku ini mengkaji relasi hukum dan politik dalam dinamika negara demokrasi konstitusional. Hukum dan politik tidak ditempatkan sebagai dua ranah yang berdiri secara terpisah, melainkan sebagai dua kekuatan yang saling memengaruhi, membentuk, dan mengoreksi dalam proses penyelenggaraan kekuasaan negara.

Melalui paradigma interdeterminal, buku ini menawarkan perspektif bahwa hukum dapat membatasi dan mengarahkan kekuasaan politik, sementara konfigurasi politik turut memengaruhi pembentukan dan perkembangan hukum. Relasi timbal balik tersebut menjadi penting dalam memastikan agar kekuasaan tetap berada dalam koridor konstitusi, demokrasi, dan negara hukum.

Dengan pendekatan filosofis, yuridis, dan ketatanegaraan, buku ini menelaah bagaimana konstitusi, legislasi, kekuasaan kehakiman, checks and balances, serta dinamika politik membentuk hubungan hukum dan politik, khususnya dalam konteks Indonesia.

Pada akhirnya, paradigma interdeterminal ditawarkan sebagai kerangka untuk memahami bahwa kualitas demokrasi konstitusional ditentukan oleh kemampuan hukum dan politik untuk saling mengendalikan, memperkuat, dan beradaptasi secara konstitusional.

Dengan demikian, hukum tidak sekadar menjadi instrumen kekuasaan, dan politik tidak sekadar menjadi arena perebutan kekuasaan, tetapi keduanya menjadi fondasi yang secara bersama-sama membangun kehidupan bernegara yang demokratis, konstitusional, dan berkeadilan.